Konstitusi Polandia

Polandia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Polandia
Pemerintahan Undang-Undang Dasar Polandia Hukum Hak asasi manusia
Legislatif Parlemen Polandia parlemen saat ini Sejm Ketua Szymon Hołownia (PL2050) Wakil Ketua Senat Ketua Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) Wakil Ketua
Eksekutif Presiden Polandia Andrzej Duda (I) Perdana Menteri Polandia Donald Tusk (PO) Kabinet Kementerian
Yudikatif Mahkamah Agung Polandia Presiden Małgorzata Manowska Mahkamah Konstitusi Presiden Julia Przyłębska Mahkamah Administrasi Pengadilan Negara
Pemilihan umum Presiden Parlemen Daerah Referendum
Partai politik Partai mayoritas Hukum dan Keadilan Mimbar Kewarganegaraan Partai lainnya
Pembagian administratif Provinsi Powiat Gmina Kota
Hubungan luar negeri Duta besar
Topik terkait Ekonomi Sejarah (politik) Angkata Bersenjata
Portal Polandia Negara lainnya Atlas
l b s

Undang-Undang Dasar Republik Polandia (bahasa Polandia: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) adalah sebuah konstitusi yang berlaku di Polandia saat ini. Undang-Undang Dasar tersebut menggantikan sebuah Undang-Undang Dasar sementara yang pada saat itu disahkan pada 1992 sebagai batu loncatan dari pemerintahan diktator komunis menuju sebuah "pemerintahan demokratis yang berdasarkan pada hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan sosial". Undang-Undang Dasar Republik Polandia disahkan oleh Majelis Nasional Republik Polandia pada 2 April 1997 dengan isi Undang-Undang Dasar yang menyesuaikan dengan hasil referendum yang dilaksanakan pada 25 Mei 1997, kemudian secara resmi mulai digunakan pada 17 Oktober 1997. Sepanjang sejarahnya, Polandia telah mengalami beberapa peristiwa penting yang menyebabkan negara tersebut juga mengalami beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar.